Selasa, 2 Februari 2010 | 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan sengaja menahan diri untuk menyebutkan nama pejabat yang layak dimintakan pertanggungjawaban atas kebijakan dana talangan (bailout) Bank Century, menyusul ditemukannya 45 indikasi pelanggaran dalam kebijakan tersebut.

"Untuk perubahan peraturan BI, yang tanggung jawab ya Gubernur BI. Kenapa kami tidak menyebut nama? Karena pasti akan menimbulkan kontraksi politik luar biasa, seolah-olah semua menjadi tidak santun. Jadi, kami sengaja menahan diri untuk menyebut nama," kata Ganjar, dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (2/2/2010).

Bagi PDIP, hasil pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini dinilai sudah cukup untuk mengambil keputusan dan merekomendasikan hasil temuan Pansus. Anggota Pansus asal Fraksi PDIP lainnya, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tidak menargetkan orang perorang, tapi berdasarkan konstruksi fakta dan permasalahan hukum.

Terkait bailout Bank Century, ada dua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisa. Pertama, apakah kebijakan berdasarkan hukum. Kedua, diskresi. "Tapi, diskresi itu juga harus dilihat, sesuai dengan good governance atau tidak?" kata Eva.

Konfrontir JK-Sri Mulyani

Dengan waktu kerja Pansus yang tersisa tiga minggu, Fraksi PDIP juga akan kembali mengusulkan konfrontasi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani.

Anggota Pansus Maruarar Sirait mengatakan, konfrontasi keduanya dianggap penting untuk mendapatkan kebenaran kesaksian JK bahwa Sri Mulyani merasa tertipu oleh BI.

"Pak JK memberikan kesaksiannya di bawah sumpah lho. Sri Mulyani tinggal bilang ya atau tidak, benar atau tidak dia tertipu. Kalau kami lihat, Sri Mulyani juga tidak memberikan klarifikasi soal ini," ujar Maruarar.